Firmansyah, Hery and Shrishti, Shrishti and Dumais, Tiffany Noel (2022) Interpretasi Pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Seri Seminar Nasional Universitas Tarumanagara (SERINA UNTAR 2022).
Preview |
Text
INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN.pdf Download (292kB) | Preview |
Abstract
Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menjadi sorotan di tengah masyarakat. UU
ITE memiliki dampak yang serius di tengah globalisasi perubahan teknologi dan Informasi yang berevolusi cepat, dan
mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons sebuah isu yang terjadi. Teknologi tersebut juga memiliki
dampak buruk dalam bentuk Ujaran kebencian atau hate speech yang merupakan tindakan menyebarkan rasa
kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal 28 ayat (2) UU ITE
sebagaimana bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai
dengan pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Perluasan makna
“antargolongan” yang menjadi bersifat multitafsir menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam pengunaan
pasal tersebut dan dianggap semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam hal
tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018 yang memperluas
pemahaman mengenai konsep “antargolongan” tidak hanya berdasarkan kepada unsur suku, ras, dan agama saja.
Pemahan secara multitafsir tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan, di mana hal tersebut
bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut prinsip Pancasila. Metode penelitian yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu,
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Luaran
yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional berakreditas. Dengan adanya
penafsiran yang jelas, maka interpretasi frasa “antargolongan” dapat digunakan dan tidak menjadi ambigu dikemudian
hari.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Proceeding Artikel |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | fh perpus |
| Date Deposited: | 19 Oct 2023 07:09 |
| Last Modified: | 19 Oct 2023 07:09 |
| URI: | http://untar.idwordpres.com/id/eprint/42001 |
Actions (login required)
 |
View Item |